Cek Nama Domain

Cek Nama Domain ?

HUMASPRO
image

HUMAS PRO PASER

054324123


Jl.Noto Sunardi No.1 Tana Paser Kab.Paser Kalimantan Timur
Kategori
Artikel Terbaru
Komentar Terbaru
Arsip

Jam

Display
Slogan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013

image
Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instasi yangbersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

     Sesuai dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; setiap Pemerintah Daerah  diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

     Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.

     Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2015, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2013 dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta memperhatikan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; penyusunan LAKIP Tahun 2013 berisi Ikhtisar Pencapaian Sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dan Dokumen Perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian LAKIP Kabupaten Paser menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.

     Pemerintah Kabupaten Paser sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah lainnya berupaya mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah membawa kita untuk memasuki paradigma baru dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional berdasarkan azas  desentralisasi dan pembantuan dalam sistem Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Adanya perubahan paradigma tersebut membawa konsekuensi terhadap perubahan sikap, mental dan perilaku Aparatur serta masyarakat. Khususnya bagi aparatur Pemerintah di tuntut agar lebih profesional di bidangnya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, berkeadilan hukum dan kesejahteraan yang merata bagi rakyat.

Pada dasarnya penyelenggaraan otonomi daerah meletakkan kepentingan untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan.Sejalan dengan hal tersebut,  perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah memberikan kesempatan yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Paser guna mewujudkan demokratisasi dalam berbagai kehidupan, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam  pelaksanaan pembangunan  di daerah.

Telah menjadi tekad seluruh  jajaran Pemerintah Kabupaten Paser untuk semakin berbenah dan memberdayakan diri dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang akuntabel, transparant serta  mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan yang di sesuaikan dengan potensi, tingkat kebutuhan dan  karakteristik Daerah Kabupaten Paser.

Dengan semangat “ Paser Buen Kesong – Paser Berhati Baik” , sebagai tindak lanjut dari Inpres No 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), maka Pemerintah Kabupaten Paser membuat laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun anggaran 2013, sebagai bentuk pertanggung jawaban.

1.   Kedudukan

Pemerintah Kabupaten Paser yang sekarang telah berubah dengan nama Kabupaten Paser, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9).

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Paser   berpedoman kepada antara lain :

1)        Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara  yang Bersih dan Bebas dari Kolusi,Korupsi Nepotisme;

2)        Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125)

3)        Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,

4)        Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126)

5)        Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor140, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4577)

6)        Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4741.

7)        Inpres Nomor 7 tahun 1999  tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  Daerah

8)        Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

9)        Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

10)     Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penatapan Kinerja

 

2.   Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Paser dipimpin oleh Bupati H.M. Ridwan Suwidi periode 2010 - 2015. Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah,  Pemerintah Kabupaten Paser didukung dengan perangkat organisasi yang terdiri dari :

a.    Sekretariat Kabupaten,

b.    Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

c.    Badan sebanyak 7  satuan kerja,

d.   Dinas sebanyak 13 satuan kerja dan

e.    Kantor sebanyak  4  satuan kerja.

f.    Rumah Sakit Umum 1 Buah

g.    Satuan Polisi Pamong Praja

 

3.   Kewenangan

Dengan dijadikannya Kabupaten Paser  sebagai daerah otonomi, maka sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang– Undang No.32 Tahun 2004 kewenangannya mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang menjadi kewenangan pusat yakni :

1)       Politik luar negeri,

2)       Pertahanan dan keamanan,

3)       Peradilan,

4)       Moneter dan fiskal,

5)       Agama,

6)       Pertanahan (ditunda sesuai Keppres Nomor 10 Tahun 2001 dan surat Mendagri dan Otda selaku Kepala BPN Nomor 110-201-KBPN tanggal 23 Januari 2001)

7)       Kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam, serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional (sesuai Keppres Nomor 62 Tahun 2001).

 

4.   Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia baik yang berstatus PNS/CPNS maupun Pegawai Tidak Tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Paser berjumlah 5.576 orang, dengan komposisi tingkat pendidikan sebagai berikut :

 

  

 

 

 

Tabel : 1

Komposisi Tingkat Pendidikan

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tabel : 3

Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Klasifkasi

Sarjana dan Non Sarjana

 

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja AparatPemerintah Kabupaten Paserpada Tahun 2013telah melakukan berbagai program melalui memberikan penghargaan, pendidikan pelatihan teknis umum dan fungsional, serta pemberian hukuman dan pembinaan.

 

a. Pemberian penghargaan

·           Satya Lencana dengan masa kerja 10 tahun sebanyak 186 orang, 20 tahun sebanyak 300 orang dan 30 - 50 tahun sebanyak 536 orang

·           Pemberian Penghargaan Kenaikan Pangkat sejumlah ......... orang.

·           Pemberian penghargaan Purna Tugas ...... orang

b. Pendidikan Pelatihan yang meliputi :

·           Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan  31 orang

·           Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 35 orang.

·           Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan barang dan jasa sebanyak 96 orang

·           Pendidikan dan Pelatihan tehnis dan Fungsional melalui pengiriman pada lembaga pendidikan dan pelatihan sebanyak 207 orang

 

c. Pemberian Hukuman

Pelanggaran Disiplin Pegawai sebanyak 9 orang yang terdiri dari Pelanggaran disiplin pegawai tingkat ringan 4 orang, tingkat sedang 2 orang dan pelanggaran disiplin tingkat berat 3 orang.

 

5.   Sarana dan Prasarana

Pemerintah Kabupaten Paser dalam menjalankan tugas dan kewenangan Pemerintahan didukung dengan sarana dan prasarana yang relatif memadai.

 

Tabel 3

Jenis Sarana /Prasarana

 

No.

Jenis Sarana/Prasarana

Nilai (Rp)

 

1

Tanah

558.262.662.295,00

 

2

Peralatan dan Mesin

544.990.909.963,75

 

3

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

1.973.908.769.596,87

 

4

Gedung dan Bangunan

863.257.071.503,73

 

5

Aset Tetap Lainnya

17.100.901.336,01

 

6

KonstruksiDalamPengerjaan

1.532.893.678.131,20

 

 

Jumlah

5.490.413.992.826,56

 

Sumber DPPKAD

 

A.  GAMBARAN UMUM DAERAH

 

·      Letak Geografis

Kabupaten Paser merupakan kabupaten paling selatan dari Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Paser memiliki ibukota kabupaten yang terletak di Kota Tanah Grogot. Secara geografis, Kabupaten Paser terletak di antara 0°45’18,37”-2°27’20,82” Lintang Selatan dan 115°36’14,5”–166°57’35,03” Bujur Timur.

Secara administratif, Kabupaten Paser dibagi menjadi 10 kecamatan yang tersebar pada wilayah pesisir (pantai Selat Makassar) sebelah timur sampai wilayah pebukitan sebelah barat. Pada bagian utara, Kabupaten Paser berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Barat dan Penajam Paser Utara. Di sebelah barat terdapat Kabupaten barito Utara, Tabalong dan Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan di bagian selatan terletak Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada sebelah timur, terdapat Kepulauan Balabalagan yang terletak di perairan Selat Makassar. Peta 1 menyajikan gambaran sebaran wilayah administrasi kecamatan di Kabupaten Paser. Luas wilayah masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

 ·      Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Paser

Tabel 4

Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Paser

 

Kecamatan

Daratan

Perairan

Km2

%

Km2

%

PasirBelengkong

836.62

7.31

153.49

20.39

Tanah Grogot

326.95

2.86

8.63

1.15

Batu Engau

1507.26

13.17

5.65

0.75

Tanjung Harapan

714.05

6.24

233.65

31.04

Muara Samu

855.25

7.47

0

0

Kuaro

747.30

6.53

150.54

20.00

Batu Sopang

1111.38

9.71

0

0

Muara Komam

1753.40

15.32

0

0

Long Ikis

1204.22

10.52

65.85

8.75

Long Kali

2385.39

20.74

134.95

17.93

Jumlah

11441.82

100

752.76

100

Sumber: Profil Kabupaten, ............

 Terlihat pada tabel di atas, persentase daratan pada tingkat kecamatan tidak merata. Kecamatan Tanah Grogot, Tanjung Harapan dan Kuaro merupakan tiga kecamatan dengan luasan wilayah yang terkecil. Sebaliknya, Kecamatan Long Kali, Muara Komam dan Batu Engau merupakan kecamatan yang memiliki luasan terbesar. Kecamatan terpenting dari segi perairan adalah Kecamatan Tanjung Harapan, Pasir Belengkong dan Kuaro, sehingga kecamatan-kecamatan tersebut sangat potensial dikembangkan untuk perekonomian berbasis pantai dan kelautan.

 

1.   Ekonomi.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan hasil nilai tambah bruto seluruh sektor ekonomi yang dihasilkan selama satu tahun. Hasil perhitungan sementara angka nominal PDRB Kabupaten Paser Tahun 2012 sebesar 17,84 triliyun rupiah. Bila dilihat dari perkembangannya dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan yang mana kenaikan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) akan berpengaruh terhadap PDRB Perkapita.

Di Kabupaten Paser terdapat tambang non migas (batubara) yang memiliki kontribusi dalam pembentukan nilai PDRB, sehingga perlu dilihat angka PDRB jika dihitung tanpa subsektor pertambangan non moigas. Pada tahun 2011 angka PDRB ADHB  tanpa pertambangan non migas sebesar 3,63 triliyun rupiah dan terdapat kenaikan pada tahun 2012 menjadi sebesar 3,91 triliyun. Terjadinya selisih antara kedua angka PDRB tersebut menunjukan dominasi pertambangan non migas.

 

Tabel 5

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Paser

Tahun 2008-2012 (Jutaan Rupiah)

 

No

PDRB ADHB

2008

2009

2010

2011

2012

1.

Dengan Pertambang Non Migas

8,70

9,97

13,21

16,68

17,84

2.

Tanpa Pertambang Non Migas

2,41

2,81

3,15

3,63

3,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Paser Keterangan: *) = angka sementara **) = angka sangat sementara

b. Struktur Perekonomian Daerah

Struktur ekonomi merupakan indikator untuk melihat peranan masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB. Sektor pertambangan dan Penggalian merupakan sektor yang cukup besar dalam kontribusi pembentukan PDRB Kabupaten Paser. Besarnya nilai kontribusi dari sektor ini terhadap struktur perekonomian daerah adalah sebesar 78,28 persen, sedangkan sektor lain yang juga memberikan nilai kontribusi cukup besar adalah sektor pertanian sebesar 11,45 persen.

c. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita diperoleh berdasarkan perhitungan PDRB ADHB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Data PDRB Perkapita sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah, meskipun rata-rata perkapita yang tinggi tidak menjamin kesejahteraan masyarakat daerah tersebut tinggi. PDRB Perkapita Kabupaten Paser dihitung dengan subsektor pertambangan non migas pada tahun 2011 sebesar 69,73 juta rupiah dan mengalami kenaikan tahun 2012 mencapai 72,06 juta rupiah. Dan PDRB Perkapita jika dihitung tanpa subsektor pertambangan non migas pada tahun 2011 sebesar 15,18 juta rupiah dan tahun 2012 sebesar 15,80 juta rupiah.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara riel tanpa dipengaruhi perubahan harga barang dan jasa yang dihasilkan dalam proses kegiatan ekonomi dapat dilihat dari perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Berdasarkan hasil perhitungan PDRB ADHK  pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser melalui subsektor pertambangan non migas pada tahun 2011 sebesar 10,85 persen dan tahun 2012 sebesar 8,61 persen. Sedangkan tanpa subsektor pertambangan non migas pata tahun 2011 sebesar 7,40 persen dan tahun 2012 sebesar 6,16 persen.

 

Tabel 6

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Paser

Tahun 2008-2012 (%)

 

No

PDRB

2008

2009

2010

2011

2012

1.

Dengan Pertambang Non Migas

12,91

7,74

17,31

10,85

8,61

2.

Tanpa Pertambang Non Migas

8,93

7,62

5,55

7,40

6,16

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Paser Keterangan: *) = angka sementara **) = angka sangat sementara

 

B.  BIDANG KEUANGAN DAERAH DAN INVESTASI

 

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan yang signifikan terhadap manajemen pemerintahan di daerah, yaitu desentralisasi dipandang sebagai suatu usaha untuk melakukan reformasi dan revitalisasi baik ditingkat regional maupun ditingkat nasional. Salah satu dampak dari desentralisasi adalah adanya pengalihan tanggung jawab terhadap keuangan, administratif, pelayanan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga pertanggungjawaban atas pengelolaan potensi-potensi sumberdaya di daerah menjadi suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh seorang kepala daerah. Adanya penekanan terhadap aspek pertanggungjawaban (akuntabilitas) lebih ditegaskan dengan dikeluarkannya paket perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Salah satu azas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah aspek keterbukaan. Hal ini menuntut Pemda untuk dapat memberikan akses informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah seluas-luasnya kepada publik. Laporankeuangan yang memadai juga sangat dibutuhkan oleh para investor, baik investor asing maupun domestik. Laporan keuangan tersebut dapat menjadi sarana komunikasi yang lebih handal bagi Pemda dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, menunjukkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2013 sebesar Rp.  2.008.385.681.946,03 jika dibandingkan dengan Tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar  0,11 %.

Realisasi belanja tahun 2013 sebesar Rp. 2.292.910.591.388,85, realisasi pembiayaan dari sisi penerimaan daerah sebesar Rp. 568.377.086.711,14 dan pengeluaran daerah sebesar Rp. 12.760.000.000,- Dari realisasi pendapatan sebesar Rp. 2.008.385.681.946,03 didukung oleh PAD sebesar Rp. 97.596.047.730,03. Realisasi PAD .melampaui target dari yang direncanakan sebesar Rp. 68.934.130.711,84 atau tercapai  141,58%.

 

E. SOSIAL BUDAYA.

a. Penduduk.

Jumlah penduduk pada tahun 2012 tercatat 247.612 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 132.145 jiwa atau 53% dan perempuan 115.467 jiwa atau 47%. Dibanding dengan tahun 2011, dimana jumlah penduduk pada saat itu sebanyak 239.221 jiwa, maka telah terjadi pertumbuhan sebesar 3,51% di tahun 2012.

Struktur penduduk Kabupaten Paser terlihat dalam tabel berikut:

 

Tabel 7

Struktur Penduduk Kabupaten Paser

Tahun 2012

 

No

Struktur Usia (tahun)

Jumlah Laki-laki

Jumlah Perempuan

Total

 

1.

 

0 – 4

15.293

12.352

27.645

 

2.

 

5 – 9

12.596

13.479

26.075

 

3.

 

10 – 14

13.391

11.338

24.729

 

4.

 

15 – 19

9.886

10.015

19.901

 

5.

 

20 – 24

12.043

9.565

21.608

 

6.

 

25 – 29

13.952

13.178

27.130

 

7.

 

30 - 34

12.915

10.565

23.480

 

8.

 

35 – 39

10.832

9.391

20.223

 

9.

 

40 – 44

10.101

7.808

17.909

 

10.

 

45 – 49

6.780

6.304

13.084

 

11.

 

50 – 54

6.504

4.664

11.168

 

12.

 

55 – 59

2.742

2.156

4.898

 

13.

 

60 +

5.110

4.652

9.762

 

Total

 

 

132.145

115.467

247.612

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2013

 

b. Tenaga Kerja

Pada tahun 2012 sumber mata pencaharian penduduk Kabupaten Paser terbesar bergerak di sektor Pertanian yakni sebanyak  37,05% dan sektor Jasa sebanyak  20,58%.

Secara rinci struktur mata pencaharian penduduk Kabupaten Paser tergambar dalam tabel 8

Tabel 8

 Proporsi Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja

Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2013

 

No

Sektor

Tahun

2010

2011

2012

1

Pertanian

45,37

40,08

37,05

2

Pertambangan & Penggalian

11,51

14,79

13,46

3

Industri

1,97

7,29

7,14

4

Kontruksi

6,67

2,56

2,95

5

Perdagangan

12,66

18,51

15,73

6

Transportasi & Komunikasi

5,57

1,47

1,44

7

Jasa

1,77

12,70

20,58

8

Lainnya

14,49

2,60

1,65

Jumlah

100

100

100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

Tabel 9

 Jumlah Angkatan Kerja

No

Uraian

Tahun 2011

Tahun 2012

1

Bekerja

188

163

2

Tidak Bekerja

1.402

904

3

Jumlah

1.590

1.067

Persentase tidak bekerja

88%

85%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

Persentase Penduduk yang bekerja pada tahun 2011 sebesar 12%, persentase penduduk yang bekerja pada tahun 2012 sebesar 15%, jika diambil rata-rata penyerapan tenaga kerja pertahunnya adalah sebesar 13,50%.

 c. Kesehatan

Tingkat kesehatan masyarakat antara lain dapat dilihat dari indikator rata-rata usia harapan hidup penduduk, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, angka kematian ibu melahirkan, dan status gizi masyarakat.

Pada tahun 2012, rata-rata usia harapan hidup sebesar 73,09 tahun , lebih tinggi jika dibanding usia harapan hidup tingkat Provinsi Kalimantan Timur yaitu 72,45 tahun ataupun nasional sebesar 72 tahun. Usia harapan hidup perempuan lebih tinggi daripada laki-laki yakni 74 tahun sedangkan laki-laki 73,09 tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) dapat dipertahankan di bawah .16,2 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2012 sebesar 16  per 1000 kelahiran hidup. Kematian ibu (AKI) pada tahun 2012 sebesar 215 per 100.000 kelahiran hidup. Untuk status gizi buruk balita pada tahun 2012 sebesar 0,17%. 

d. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan daerah di Kabupaten Paser selalu diorientasikan untuk pembangunan manusia, yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar semua masyarakat Kabupaten Paser memiliki kesejahteraan yang lebih baik dan memiliki pilihan yang lebih luas dalam menjalani kehidupan. Upaya tersebut dijabarkan melalui pelayanan dan fasilitasi akses yang lebih luas bagi penduduk untuk meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, dan peluang untuk menaikkan taraf ekonomi rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan. Hasil upaya tersebut dapat tergambarkan didalam perolehan Indeks Pembangunan Manusia sbb:

 Tabel 10

Indikator IPM Kabupaten Paser, 2011-2011

No

Uraian

2011

2012

Komponen IPM

 

 

1.

Angka Harapan Hidup (tahun)

73,44

73,79

2.

Angka Melek Huruf (%)

96,70

96,71

3.

Rata-rata Lama Sekolah (tahun)

8,08

8,10

4.

Konsumsi riil per kapita (Rp.)

632.840,-

635.960,-

 

Reduksi Shortfall

2,93

1,81

Sumber: BPS Kabupaten Paser  (Angka Sementara)

 Berdasarkan nilai IPM Kabupaten Paser dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perbaikan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Paser cenderung lebih cepat. Untuk melihat tingkat laju peningkatan IPM dalam suatu periode dan wilayah tertentu dapat dilihat dari angka shortfall, dimana angka ini untuk mengukur rasio pencapaian kesenjangan antara jarak yang telah ditempuh dengan yang harus ditempuh untuk mencapai kondisi ideal. IPM Kabupaten Paser menduduki peringkat 6 dari 14 kabupaten/kota di Ipropinsi Kalimantan Timur.

 F.   KAMTIBNAS

Pada tahun 2012 jumlah gangguan Kamtibmas di Kabupaten Paser cenderung mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2011. Jumlah pelanggaran tahun 2011 sebanyak 484 kejadian dan tahun 2012 naik menjadi 522 kejadian. Untuk kecelakaan lalu lintas tahun 2012 mengalami peningkatan hingga 7,69 persen disbanding tahun sebelumnya.

 G.  ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan mendasar dan strategis untuk segera dilakukan penanganan melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan gambaran umum Kabupaten Paser diditinjau dari isue strategis sebagaimana rencana jangka menengah Daerah Kabupaten Paser periode 2011 – 2015,  yang secara garis besar  terlihat dari beberapa perspektif ekonomi, sosial budaya dan kelembagaan, lingkungan, pemerintahan dan pelayanan umum. Secara ringkas dapat diuraikan sebagaiberikut : 

1)     Aspek ekonomi  ada 4 aspek penting meliputi pertanian, ketenaga kerjaan, kesejahteraan dan investasi serta kebocoran wilayah.Aspek pertanian,  merupakan sektor strategis  yg memberikan kontribusi terbesar kedua. Kontribusi ini terbesar diberikan oleh sub sektor perkebunan dari komoditas Sawit, namun demikian tidak diimbangi dengan pertumbuhan sektor hilir, akibatnya nilai tambah tidak dirasakan oleh daerah, oleh karena itu sawit yang merupakan komoditas unggulan daerah tidak hanya diarahkan pada peningkatan produktivitasnya melalui perluasan areal perkebunan namun juga  mendorong investasi pembangunan industri hilir yang akan memberi nilai tambah  pada pertumbuhan wilayah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Dari sisi lain  peningkatan komoditas sawit berdampak pada menurunnya daya dukung lingkungan karena berkurangnya fungsi hutan dan dalam jangka panjang  dapat menurunkankan  produksi pangan dan berakibat pada lemahnya ketahan pangan, selain itun hilangnya fungsi hutan  berdampak pada tata air dan penyerapan karbon.

Isue ekonomi, dari aspek pertanian  juga berkaitan dengan masih rendahnya SDM petani, hal ini disebabkan minimnya minat generasi muda untuk terjun  disektor pertanian, rendahnya dukungan  kelembagaan keuangan.

Isue ekonomi, dari aspek ketenaga kerjaan , saat ini masih banyak angka pengangguran, utamanya kelompok usia muda, hal ini disebabkan rendahnya ketrampilan dan kompetensi yang tidak sesuai dengan permintaan pasar kerja, selain itu para pekerja yang adalah adalah pekerja bebas  di sektor informal dengan tingkat pendapatan yang rendah, sementara sektor formal masih banyak yang menggunakan sistem kontrak  yang dianggap merugikan pekerja.

Isue ekonomi dari aspek kesejahteraan, bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya bisa dilihat semata dari pertumbuhan ekonominya, namun bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai merupakan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang mampu menciptakan pemerataan dan peningkatan pendapatan serta terbukanya kesempatan kerja.

Dilihat dari sudut kemiskinan, terjadi penurunan sebagai indikator pembangunan di Kabupaten Paser telah berjalan cukup baik. Penduduk miskin didominasi daerah pedesaan, adanya urban bias pembangunan, menyebabkan wilayah perdesaaan menjadi tertinggal yang berdampak langsung pada taraf kehidupan dan pendapatan masyarakat  perdesaan. Untuk mengatasi tingkat kemiskinan perlu pengembangan sektor strategis yang dianggap mampu meningkatkan pendapatan melalui penciptaan lapangan kerja.    

Investasi merupakan faktor penting dalam perekonomian di Kabupaten Paser. Investasi akan mendorong meningkatnya stok modal yang sangat penting dalam pertumbuhan output wilayah, membuka lapangan kerja baru dan turut mendorong peningkatan konsumsi barang dan jasa yang digunakan untuk proses produksi dan jasa. 

Investasi di Kabupaten Paser menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini memiliki makna terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Paser selama ini. Investasi besar di Kabupaten Paser terutama di sektor tambang batubara dan perkebunan sawit yang saat ini menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan output wilayah. Namun persoalannya adalah output yang dihasilkan dari kedua sektor tersebut selama ini kurang memberikan nilai tambah bagi daerah. Produk tambang batubara dan sawit dibawa keluar daerah dalam bentuk raw material. Tidak adanya industri pengolahan batu bara dan industri hilir CPO di Kabupaten Paser mengindikasikan terjadinya kebocoran wilayah yang seharusnya dapat dinikmati oleh daerah.

Oleh karena itu, tantangan pengembangan investasi di kedua sektor tersebut ke depan yaitu mendorong adanya investasi pengembangan industri pengolahan (industri hilir) kedua komoditas tersebut, melalu serangkaian kebijakan promosi investasi, yang diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Paser.

2)   Isu terkait dengan aspek sosial kelembagaan dapat dibagi atas (1) isu kesehatan, (2) isu pendidikan, (3) isu kelembagaan, dan (4) isu budaya. Secara terinci isu dari setiap aspek tersebut diuraikan berikut ini:

 Kesehatan

Ada tiga kunci utama dan sangat mendasar serta menjadi awal yang berkait erat dengan masalah kesehatan, yakni (1) Peningkatkan akses masyarakat di berbagai pelapisan sosial terhadap kelembagaan dan sistem pelayanan kesehatan; (2) Pengembangan Lembaga Kesehatan Desa/Kelurahan (LKD) berbasis community development dan corporate social responsibility (CSR); dan (3) Pengembangan jaringan (network) pelayanan kesehatan yang berpusat pada rumah sakit pemerintah dan swasta. Ketiganya berkaitan erat dengan pola tindak  preventif yang dalam tingkat praksis, terutama bila dikaitkan dengan kemakmuran penduduk.

Sedangkan isu kesehatan yang menarik seperti di desa Batu Butok adalah pemanfaatan para dukun anak untuk menjadi kader posyandu, sehingga pengetahuan mereka bertambah dan  masyarakat mau berhubungan dengan dunia pengobatan yang lebih modern, pengetahuan mengenai pola hidup sehat lewat para dukun anak ini.

Pendidikan

Isu pendidikan kabupaten Paser adalah (1) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di kawasan perdesaan; (2)  Pengembangan kapasitas kelembagaan pendidikan pra-sekolah, dasar, dan menengah serta pendidikan non-formal; (3) Penyediaan dan pemerataan kebutuhan serta  peningkatan kualitas tenaga pendidik; dan (4) Pengembangan kapasitas kelembagaan pendidikan kejuruan dan teknologi. 

Sementara jika dbandingkan dengan daerah-daerah pertambangan (seperti di desa Batu Butok, kecamatan Muara Komam) fasilitas fisik sekolah sudah mengalami peningkatan, fungsi Corporate Social Responsibility (CSR) sudah berjalan utnuk beberapa daerah dan sangat membantu fasilitas pendidikan.

Isu kelembagan yang muncul adalah berkurangnya kapasitas masyarakat untuk membangun kebertahanan sosial terutama yang menyangkut kebertahanan kolektif untuk menghadapi krisis atau bencana. Hal ini bisa dilihat dari diskusi kelompok yang dilakukan di beberapa desa. Penilaian mereka atas kemampuan mereka untuk menghadapi krisis menjadi lumpuh disebabkan [1] ketidak-percayaan mereka satu sama lain, [2] pengetahuan lokal untuk mengatasi bencana dan mengelola lingkungan yang lestari tidak diturunkan lagi, [3] adanya peraturan-peraturan yang dibuat namun menguntungkan satu pihak saja (seperti dalam perkebunan sawit dan pertambangan batu bara), [4] dikeluarkannya mereka dalam pengambilan keputusan melalui dominasi pengetahuan, seperti dalam kasus-kasus introdusir perkebunan tanaman industri, dimana bagi masyarakat setempat tanaman monokultur tidak menguntungkan untuk kehidupan sehari-hari mereka.

3) Aspek Lingkungan

Gangguan terhadap Kawasan Hutan

Kabupaten Paser masih memiliki kawasan hutan yang cukup luas dan secara umum masih relatif baik kondisinya. Kawasan hutan telah dibuktikan memiliki kerentanan terhadap konversi yang sangat tinggi. Kondisi tersebut juga terjadi di Kalimantan secara umum. Gangguan terhadap kawasan hutan secara umum dapat terjadi oleh agen alami maupun agen antropogenik. Gangguan terhadap hutan secara alami dalam berbagai bentuk seperti longsoran atau kebakaran alamiah sangat jarang terjadi di Kabupaten Paser.

Walaupun belum dapat dikuantifikasikan dengan tegas, mengingat keterbatasan data resolusi semi detil, perubahan penggunaan lahan diindikasikan sangat signifikan dalam beberapa tahun ini, baik yang diijinkan maupun yang tidak. Wilayah Kabupaten Paser yang telah dan akan mendapatkan tekanan yang berat tersebut adalah wilayah dataran rendah dan wilayah pesisir. Pada wilayah pesisir, arah konversi utama adalah pertambakan  serta perkebunan.

Kondisi di wilayah pesisir ternyata juga dapat dialami di wilayah pebukitan bagian barat yang sulit ditempuh dan relatif terisolasi dibandingkan dengan wilayah timur. Gambar berikut ini menunjukkan informasi terkonversinya lahan berhutan wilayah Kecamatan Batu Engau menjadi perkebunan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Paser perlu memperbaiki basis data yang dimiliki, terutama dengan memanfaatkan data spasial (penginderaan jauh), sesegera mungkin untuk menghindari bias dalam pengambilan keputusan.

Bencana dan Dampak Pertambangan

Isu lain terkait aspek pertambangan antara lain peningkatan kesadaran akan dampak pertambangan dan bencana. Peningkatan kesadaran akan dampak pertambangan merupakan isu yang paling sering dibicarakan terutama bagi masyarakat yang menambang emas secara tradisional. Di beberapa tempat persoalan pekerja anak di pertambangan seperti di kecamatan Muara Komam  dan kecamatan Batu Sopang merupakan isu internasional. Di dua kecamatan ini monitoring dari International Labour Organization rutin dilakukan.  Permasalahan degradasi lingkungan juga menjadi persoalan di semua desa yang berdekatan dengan daerah pertambangan, mulai dari desa yang terkena jalur pengangkutan sampai desa yang hampir 70% wilayahnya merupakan lokasi kontrak pertambangan.

 Sanitasi Rumah Tangga

Isu lain terkait lingkungan adalah isu penataan lingkungan maka isu sanitasi rumah tangga juga merupakan kebutuhan masyarakat. Pola hidup bersih dan sehat dianggap belum menjadi budaya masyarakat, terutama jika dilihat dari perspektif transmigran kepada penduduk asli Paser.

4) Aspek Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Secara umum isu Pemerintahan dan pelayanan umum dikelompokkan atas beberapakelompok, yaitu:

a.    Kelompok isu terkait sumber daya manusia aparatur

b.    Kelompok isu terkait ketersediaan dan kualitas sarana prasarana.

c.    Kelompok isu terkait proses pembangunan serta manajemen pemerintahan dan pembangunan

 Sumber Daya Manusia Aparatur

·           Kualitas SDM Aparatur di Beberapa Bidang Kurang

Beberapa kata kunci penting terkait dengan peningkatan kualitas SDM aparatur, antara lain: sesuai keahlian, peningkatan kinerja, kualitas SDM, peningkatan pengetahuan, belum optimumnya pelaksanaan, dan belum memiliki pengetahuan teknis.

·           Perlunya Peningkatan Kemampuan Teknis SDM Pelayanan

Salah satu isu penting terkait kualitas SDM adalah perlunya peningkatan kemampuan teknis SDM pelayanan. Upaya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan formal berjenjang maupun pelatihan diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan aparatur pemerintahan tersebut. Pelatihan ini sekaligus menjadi upaya peningkatan kemampuan teknis SDM pelayanan yang dinilai masih kurang.

·           Kinerja SDM Aparatur belum Optimum

 

Isu lain yang muncul terkait dengan kualitas SDM adalah sumberdaya manusia aparatur sebagai pelayan masyarakat beberapa kurang terampil khususnya hasil rekrutmen terkini.  Secara langsung disampaikan bahwa SDM yang direkrut umumnya bukan siap kerja tetapi siap latih.  Kondisi ini membutuhkan perhatian melalui pengiriman aparatur untuk mengikuti pendidikan baik melalui jalur formal (bergelar) maupun vocational (pelatihan).  Di samping itu dari berbagai hasil penggalian data dari FGD menyatakan bahwa kinerja aparatur pemerintahan cenderung kurang optimal.  Akibatnya pelayanan masyarakat dapat dinilai kurang memuaskan.  

Fri, 28 Mar 2014 @21:15

Copyright © 2018 Jimi paser · All Rights Reserved