Cek Nama Domain

Cek Nama Domain ?

HUMASPRO
image

HUMAS PRO PASER

054324123


Jl.Noto Sunardi No.1 Tana Paser Kab.Paser Kalimantan Timur
Kategori
Artikel Terbaru
Komentar Terbaru
Arsip

Jam

Display
Slogan

Bupati Resmikan Pengelolaan PBB-P2 Jadi Pajak Daerah

image

Bupati Resmikan Pengelolaan PBB-P2 Jadi Pajak Daerah

TANA PASER – Bupati Paser HM Ridwan Suwidi resmi melaunching pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah. Secara simbolis Bupati Ridwan Suwidi menerima penyerahan pengelolaan PBB-P2 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Penajam Erna Sulistyowati, yang dilaksanakan di Gedung Awa Mangkuruku, Senin (30/12/2013). Terhitung sejak 1 Januari 2014, Pemkab Paser melalui UPTD PBB-P2 dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) siap melaksanakan pemungutan dan pengelolaan PBB-P2.

Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Paser H Bambang Abdul Haliq SKom MAP menuturkan, dalam rangka menerima pengalihan pengelolaan PBB-P2 di atas, sampai saat ini DPPKAD telah melakukan langkah-langkah persiapan. Seperti menyediakan sarana dan prasarana pendukung, pengembangan SDM dengan mengikuti beberapa pelatihan dan pemagangan di instansi terkait.

“Untuk struktur organisasi dan tata kerja, sementara ini telah dibentuk UPTD PBB-P2 dan BPHTB. Ke depan dengan persetujuan Bupati Paser, akan dibentuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Paser,” ungkapnya.

DPPKAD juga melakukan kerja sama dengan pihak terkait, seperti perbankan, kantor pertanahan, dan PPAT. Kemudian pembukaan rekening penerimaan PBB-P2 pada bank yang dinilai sehat yakni BPD Kaltim dan BRI. Dalam kesempatan itu Bupati HM Ridwan Suwidi sekaligus melakukan penandatanganan MoU dan perjanjian kerja sama dengan Dirut BPD Kaltim H Zainuddin Fanani dan Pimpinan Cabang BRI Tana Paser Andra Ruyus Mani.

Bambang Abdul Haliq menambahkan, pengalihan kewenangan pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dituangkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Hal itu menjadi titik balik dalam pengelolaan BPHTB dan PBB-P2.Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Tujuannya adalah meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah), memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

 

Sementara itu, Erna Sulistyowati mengapresiasi segala persiapan yang telah dilaksanakan Pemkab Paser sehingga tahapan pengelelolaan PBB-P2 dapat berjalan sebagaimana harapan. Ia menegaskan, meski PBB-P2 telah diserahkan kepada Pemkab, tetapi KPP Pratama akan selalu memberikan pendampingan hingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar. (***)

Wed, 1 Jan 2014 @11:17


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2018 Jimi paser · All Rights Reserved